A Analisis Kadar Radha'ah yang Mengharamkan Pernikahan Perspektif Empat Mazhab

Abstrak

Banyak masyarakat yang masih belum memahami kadar radha’ah dan cara penyusuan yang dapat menyebabkan keharaman pernikahan. Ketidaktahuan ini sering kali menimbulkan kebingungan, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara empat mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali terkait jumlah susuan yang menyebabkan hubungan mahram serta metode penyusuan yang berpengaruh dalam penetapan hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama pertama, menganalisis pendapat empat mazhab mengenai kadar radha’ah dan metode penyusuan yang mengharamkan pernikahan kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang mengaju pada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian penulis adalah penelitian pendekatan fiqh normatif dengan komparatif (comparative approach), dengan membandingkan ke empat pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali untuk menemukan persamaan, perbedaan dalam konteks kadar radha’ah dan cara penyusuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i mensyaratkan lima kali penyusuan terpisah untuk menetapkan hubungan mahram, sementara Mazhab Hanafi dan Maliki satu kali susuan cukup untuk menetapkan hubungan mahram. Mazhab Hanbali memiliki tiga pendapat lima kali susuan, satu kali susuan, dan tiga kali susuan. Selain itu, keempat mazhab sepakat bahwa hubungan mahram akibat persusuan tidak hanya terbatas pada penyusuan langsung dari payudara, tetapi juga mencakup metode lain, seperti pemberian ASI melalui botol, alat bantu, atau bahkan melalui hidung, selama ASI tersebut masuk ke dalam tubuh bayi dan memberikan efek pertumbuhan. Dengan demikian, bayi yang menerima ASI melalui metode apa pun tetap dapat menjadi mahram bagi ibu susuan dan keluarganya. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar masyarakat lebih memahami hukum radha’ah sesuai dengan pandangan ulama agar dapat menghindari pernikahan yang tidak sah akibat hubungan persusuan. Selain itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai hukum persusuan, terutama terkait praktik donor ASI dalam kehidupan modern yang sering dilakukan dengan berbagai metode pemberian ASI