Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRD Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Rosalia Nurdiarti, Muhammad Nastain

Abstract

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana etika dan tanggung jawab sosial politik anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDIP dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi politis kehidupan manusia mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi. Etika dan tanggung jawab sosial politik hadir dengan tujuan menciptakan sebuah konsep kenegaraan yang melahirkan kesejahteraan sosial berbasis keadilan dan persamaan. Tetapi kontestasi perebutan kekuasaan dan kepentingan politis tertentu seringkali mengalahkan bentuk tanggungjawab sosial pada konstituen dan masyarakat. Dalam pendekatan social responsibility terdapat tiga elemen implementasi tanggungjawab sosial, yaitu enabling, empowering dan protecting. Etika politik menjadi kunci dalam upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan politisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu intrinsic case study. Jenis studi ini ditempuh untuk memahami etika dan tanggungjawab sosial politik anggota DPRD secara lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pengamatan gejala terkait strategi tanggungjawab sosial politik dan wawancara mendalam untuk menggali motivasi, opini, nilai dan pengalaman narasumber. Subyek dari riset ini adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI-P sebagai fraksi yang mendominasi perolehan suara pada Pemilu 2019 dan menduduki jabatan ketua DPRD Kota. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi etika politik ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi program politik pada masyarakat. Perwujudan tanggungjawab sosial politik tampak pada penguatan soliditas konstituen, meneruskan aspirasi masyarakat dan melakukan advokasi ketika ada penerapan kebijakan yang tidak sesuai.

Abstract 

This research aims to understand how the ethics and socio-political responsibility of members of the Yogyakarta Parliament PDIP Faction in implementing public policy. The political dimension of human life includes the institutional circle of law and state, the values and ideologies that give legitimacy. Ethics and socio-political responsibility comes with the aim of creating a concept of statehood that gives birth to social welfare based on justice and equality. But contesting power struggles and certain political interests often trumps the form of social responsibility in constituents and communities. In the social responsibility approach there are three elements of social responsibility implementation, namely enabling, empowering and protecting. Political ethics are key in trying to gain public trust in the political system and politicians. This study uses qualitative descriptive method with case study approach that is intrinsic case study. This type of study was taken to understand the ethics and socio-political responsibilities of dprd members in more depth. Data collection is conducted through observations, observations of symptoms related to socio-political responsibility strategies and in-depth interviews to explore motivations, opinions, values and experiences of resource persons. The subject of this research is a member of the Yogyakarta City Parliament from the PDI-P Faction as the faction that dominated the vote in the 2019 elections and held the position of chairman of the City Parliament. The result of this study is that the implementation of political ethics is demonstrated by the accountability and transparency of political programs in the community.  The realization of socio-political responsibility is seen in strengthening the solidity of the constituents, continuing the aspirations of the community and advocating when there is an inappropriate implementation of policies.

Keywords

implementasi, kebijakan publik, tanggungjawab sosial, konstituen, etika politik, implementation, public policy, social responsibility, constituent, political ethics

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

References

Asficha, C. (2017) ‘Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dalam Fungsi Legislasi Tahun 2015 (Studi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga)’, JOM FISIP, 4(2), pp. 1–15.

Budiman, Y. (2019) ‘Anggota DPR Dinilai Tak Serius Menanggapi Protes Rakyat’. Available at: https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwQnqRK-anggota-dpr-dinilai-tak-serius-menanggapi-protes-rakyat.

Habibi, N. (2014) ‘Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’, Jurnal Cita Hukum, 2(1), pp. 39–52. doi: 10.15408/jch.v1i1.1447.

Hamzah, A. (2019) Metode Penelitian Kualitatif, Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. Malang: Literasi Nusantara.

Haryatmoko (2011) Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: Gramedia.

Heryanto, G. G. (2018) Problematika Komunikasi Politik. Yogyakarta: IRCiSoD.

Heryanto, G. G. (2019) Panggung Komunikasi Politik, Dilema antara Idealitas dan Realitas Politik. Yogyakarta: IRCiSoD.

Huang, H. and Zhao, Z. (2016) ‘The influence of political connection on corporate social responsibility——evidence from Listed private companies in China’, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1), pp. 1–19. doi: 10.1186/s40991-016-0007-3.

Ib83 (2020) ‘Anggota DPRD Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Hadiri Rapat Konsultasi’. Available at: https://jogja.kabardaerah.com/anggota-dprd-kota-yogyakarta-ajak-masyarakat-hadiri-rapat-konsultasi/.

Ljupco, R. (2017) ‘Morality and Ethics in Politics in the Contemporary Societies’, Journal of Liberty and International Affairs, 2(3).

Mardikanto, T. (2014) Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.

Muchlas (2018) ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Kinerja Eksekutif’, Jurnal Negara dan Keadilan, 7(2), pp. 64–77.

Nurmadiah (2016) ‘Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Di Provinsi NTB’, Kajian Hukum dan Keadilan IUS, 4(3), pp. 512–525. doi: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.374.

Pawito (2009) Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra.

Pawito (2010) Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS.

Putra, D. K. S. (2018) Komukasi CSR Politik : Membangun Reputasi, Etika dan Estetika PR Politik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rudi (2018) ‘DPRD Kota Yogyakarta Setujui Anggaran Rp 3 Miliar Untuk JBM’. Available at: http://jogjakartanews.com/baca/2018/01/30/4282/dprd-kota-yogyakarta-setujui-anggaran-rp-3-miliar-untuk-jbm.

Scherer, A. G. et al. (2016) ‘Managing for Political Corporate Social Responsibility: New Challenges and Directions for PCSR 2.0’, Journal of Management Studies, 53(3), pp. 273–298. doi: 10.1111/joms.12203.

Sefriani and Wartini, S. (2015) ‘Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia’, Yustisia Jurnal Hukum, 92(2), pp. 269–291. doi: 10.20961/yustisia.v92i0.3810.

Stake, R. E. (1995) The Art of case Study Research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Suseno, M. (2019) Etika Politik. Jakarta: Gramedia.

Wijana, E. P. E. and Baktora, M. I. (2019) ‘Kampungnya Diwacanakan Jadi Kampung Inggris di Jogja, Ini Kata Warga Sapen’. Available at: https://jogja.suara.com/read/2019/11/19/175250/kampungnya-diwacanakan-jadi-kampung-inggris-di-jogja-ini-kata-warga-sapen?page=1.

Yunus, N. R. (2018) ‘Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan’, Jurnal Ilmu Syariah, 2(2), pp. 255–274. doi: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148.

Zuada and Samad, M. A. (2019) ‘Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara’, Journal of Public Administration and Government, 1(1), pp. 9–22. doi: 10.22487/jpag.v1i1.11.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.