Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) (Kajian kritis)

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang sangat berpengaruh pada akhlak. Sebab, untuk menanamkan akhlak pada anak tentu memerlukan pembiasan sejak dini. Hanya saja, dalam perkembangannya, saat ini pendidikan keluarga menghadapi tantangan. Di antara tantangan tersebut datang dari pemikiran feminisme. Menurut pegiat feminis, penerapan paham kesetaraan gender di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mereka menganggap paham ini solusi untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi atas perempuan dalam lingkungan pendidikan. Pemikiran tersebut mendapat angin segar dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional maka pegiat feminisme bisa bebas menyebarkan pemikirannya. Sebab, kebijakan ini meletakkan kesetaraan gender dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), program yang responsif gender pun termuat dalam beberapa sektor pembangunan, diantaranya sektor pendidikan Lebih dari itu, pemikiran kesetaraan gender dalam pendidikan keluarga yang diusung oleh feminis tersebut diperkuat dengan adanya buku “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku tersebut merupakan sebagai acuan norma, standar, prosedur dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini. Fakta ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebab dalam Islam, pendidikan keluarga tidak terbatas dengan kesetaraan gender. Konsep keadilan dalam Islam bukan berarti menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pendidikan keluarga hendaknya tetap berpegang pada syariah Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits dan bukan paham dari Barat.