Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Dewi Puspitasari, Budi Setyanta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk membuktikan hipotesis pada model penelitian. Variabel Tata kelola publik diukur dengan Indeks Governance yang dibuat oleh Kemitraan, variabel PAD diukur menggunakan log dari nilai pendapatan asli daerah sebenarnya, dan variabel total aset juga diukur menggunakan log dari nilai sebenarnya. Variabel dependen kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibuat Kementerian Dalam Negeri. Data yang digunakan adalah 33 propinsi di Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata kelola publik dan pendapatan asli daerah mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, total aset tidak mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Sehingga salah satu tujuan otonomi daerah yaitu kemandirian daerah dapat tercapai. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh dalam memoderasi.

 

Keywords

Tata kelola publik; kinerja pemerintah daerah; Pendapatan Asli Daerah; Total Aset; Indonesia

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 22 times
PDF - 18 times

References

Ambarita, Arisandy. (2016). Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Aset Daerah. Indonesia Journal on Networking Security. Vol.5, No. 4, 2016.

Auditya, Lucy, dan Husaini Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness. Vol.3, No 1, 2013, 21-41.

Berrgruen, N., dan Nathan Gardels. (2013). Intelligent Governance for The 21st Century: A Middle Way between West and East. John Wiley & Sons Inc.

Bovaird, T., dan E. Loffler. (2003). Understanding public management and governance. In Bovaird, T., dan E. Loffler. (Eds). Public Management and Governance. London, UK: Routledge.

Brata, Aloysius Gunadi. (2004). Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Darmi, Titi. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol.22 (1), May 1-13.

Dharma, F., dan Dwi Martani. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi Lampung.

Harianto, D., dan P.H. Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, Indonesia.

Hasthoro, H.A. dan Sunardi. (2016). Tata kelola publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19 (1): 53-68.

Hasthoro, H.A. (2018). Pengaruh Tata Kelola Public terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pra Kongres ISEI XX. Bandung, Indonesia.

Heryana, Toni., dan Dewi, S.K. (2013). Pengaruh Penerapan E- Gavernment terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol1 (1), 2013, 38-49.

Hill, C.J., dan L.E. Lynn Jr. (2004). Governance and Public Management, an Introduction. Journal of Policy Analysis and Management 23 (1): 3-11.

Hill, C.J., dan L.E. Lynn Jr. (2005). Is Hierarchical Governance in Decline? Evidence from Empirical Research. Journal of Public Administration Research and Theory 15 (2): 173-195.

Ironkwe, U.I., & Ndah, E.N. (2016). Impact of Internally Generated Revenue on performance of Local Government in Rivers State, Nigeria. International Journal of Business and Law Research, 4(4), 42-58.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2016. BPKP Republik Indonesia.

Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying integrated DEA/AHP to Evaluate the Economic Performance of Local Governments in China. European Journal of Operational Research. 209 (2011) 129–140.

Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 Nomor1. Mei 2006. Hal2-4

Martani, Dwi. (2015). Correlation Between Performance Measures and Development Output: Relationship Analysis of EKPPD and HDI. Finance and Banking Journal. Vol 17, No 1, 2015.

Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6 (1) : 1-17.

Mustikarini, W.A., dan Fitriasari D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. 2012, Banjarmasin.

Omodero, C.O., Ekwe, M.C., and Idenhinihu, C.U. (2018). The Impact of Internally Generated Revenue on Economic Develophment in Nigeria. Journal Accounting and Finance Research. Vo 7, No.2, 2018.

Osborne, S. P. (2010). The new public governance: A suitable case for treatment? in Osborne, S.P. (Ed). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London, UK: Routledge.

Owusu, V.A. (2015). Assessing the contributions of internally generated funds in the development Of Metropolitan Assemblies in Ghana: a case study of the Kumasi Metropolitan Assembly (KMA). MBA Thesis submitted to the Department of Accounting and Finance, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul BAPPEDA. (2018). Laporan Akhir Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pratolo, S. (2008). Transparansi dan AKuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. 9 (2): 108-124.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Simamora, R., dan Abdul Halim. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. (10) 1: 47-61.

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Syamsul dan I.T. Ritonga. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi. 21 (3): 448-463.

Tahar, Afrizal., dan Zakhiya Maulida. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol 12 No 1, 88-99, Januari.

Tehupuring. R. (2018). Unqualified opinion and level of corruption: the Triangulation approach. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 4 (2): 187-206.

Tholen, B. (2015). Citizen participation and bureaucratization: The participatory turn seen through a weberian lens. International Review of Administrative Sciences, 0(0), 1-19. doi:10.1177/0020852314548152

http://www.kemitraan.or.id/igi/. Diunduh April 2019.

https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html. Diunduh November 2019

https://bpkad.bekasikota.go.id/2016/11/07/pengelolaan-aset-daerah/. Diunduh November 2019

https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/peringkat-dan-status-kinerja-penyelenggaraan-pemda/. Diunduh November 2019.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.