Islamic Financial Disputes: The Low Propensity for Litigation in Indonesia's Religious Courts

bahasa inggris

Abstract

**English**Since the birth of Law. No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts made the authority of the Religious Courts extended from merely resolving divorce and inheritance cases to the authority to resolve sharia economic cases. However, sharia economic cases that go to the Religious Courts are relatively few compared to other cases. This study aims to find out the causes of low public interest in bringing sharia economic problems to the Religious Courts. This research is a qualitative legal research, using a sociological approach. This study found that there were at least three things that caused the low public interest in bringing sharia economic issues to the Religious Courts, namely (1) the public's ignorance of the authority of the Religious Courts to resolve the sharia economy (2) the court process which takes a long time (3) the community delays the deliberation pathway                                                                                                                             **Indonesia**Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sekedar menyelesaikan perkara perceraian dan waris menjadi kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Peradilan Agama relatif sedikit dibandingkan dengan perkara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya minat masyarakat dalam membawa permasalahan ekonomi syariah ke Peradilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menemukan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam membawa permasalahan ekonomi syariah ke Peradilan Agama, yaitu (1) ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah (2) proses peradilan yang memakan waktu lama (3) masyarakat menunda-nunda jalur musyawarah.