KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi Ahmad Harun Arrosyid

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
bagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi da n
bagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalam
pemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem keta-
tanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan
adalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturan
perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekua-
saan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitian
ini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalami
perkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangan
dari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan dengan
batas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yang
diterima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, peneliti
menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai
kriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitu
dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk
tolakukur/kriteria.

Keywords

Prerogatif; Grasi; Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 3 times
PDF - 4 times

References

Bagir Manan, 2003, “Lembaga Kepresidenan”, Yogyakarta:UII Press, h.

-162.

C.S.T. Kansil, S.H, 1995, “Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar

Grafika

Gres News, 2016, “Prosedur Pengajuan Grasi”

Hukum Online, 2017, “Apakah Pemberian Grasi dari Presiden Bisa Dicabut?”

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a9c016d00f3/

grasi#_ftn8 diunduh tanggal 9 Januari.

http://www.gresnews.com/berita/tips/103518-prosedur-pengajuan-

grasi/0/#sthash.o4DXRnF1.dpuf diunduh tanggal 1 Agustus.

http://forum.kompas.com/showthread.php?31879-Pemberian-Grasi-

kepada-Koruptor di akses tanggal 20 Februari 2011

http://forum.kompas.com/showthread.php?31879-Pemberian-Grasi-

kepada-Koruptor di akses tanggal 20 Februari 2011

http://www.rimanews.com/read/20100826/2354/din-syamsudin-

pemberian-grasi-terhadap-koruptor-tanda-sikap-kontradiktif

diakses tanggal 20 Februari 2011

Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan

Keempat, (Jakarta:Pusat Studi Hukum FH-UI, 2002)

Johan Art Unpal, 2016, “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945”

http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-

presiden-menurut-uud-1945_4.html diunduh tanggal 4 Januari.

Ni’matul Huda, 2011, “Hukum Tata Negara Indonesia”, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

PenjelasanAtasUndang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,

dalam romawi Ketentuan Umum

Penjelasan atas Putusan MK Nomor 107/PUU-XII/2015 tentang Grasi,

dalam romawi V, Pendahuluan Pasal 7 ayat (2)

Penjelasan tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi,

Bab Permohonan Grasi, bagian kesatu Pasal 6 ayat (2)

Perubahan ke Empat Undang-Undang dasar 1945, Pasal 13 ayat 1, Pasal

ayat 1, ayat 2.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Makalah, Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta.

“Prerogative” The Free Dictionary http://legal-dictionary.

thefreedictionary.com/prerogative, diunduh tanggal 9 Juli 2013

pukul 12.00 WIB.

Untung Dwi Hananto, 2013, “Hak Prerogatif Kekuasaan Presiden dalam

Pemberian Grasi Menurut UUD 1945”, Volume 42, Nomor 2, April

Refbacks

  • There are currently no refbacks.