The Efforts of The Bangkalan Regency Government in Accelerating Halal Certification for MSMEs; Analysis of the Norm Escalation Theory-Islamic Good Governance

Abstract

**English**This article aims to analyse the efforts of the Bangkalan Regency Government in accelerating the halal certification process for MSMEs, using the theoretical framework of the level of norms and principles of Islamic Good Governance. This research adopts a qualitative method by conducting in-depth interviews with relevant stakeholders and analysing government policy documents. The results showed that the Bangkalan Regency Government through its Office has made efforts to accelerating halal certification such as training and mentoring programmes, providing incentives, collaborating with halal certification bodies, increasing access to information, advocating and strengthening the capacity of MSMEs. From the perspective of the Norms-Islamic Good Governance theory, the effort of the Bangkalan Regency Government has integrated Islamic values in accelerating MSME halal certification through justice, transparency, accountability, and community participation. In principle, these efforts reflect a commitment to Islamic Good Governance. This effort ensures the principles of justice, information disclosure, accountability, and deliberation in governance. However, there are still obstacles that need to be overcome, such as the lack of understanding of MSMEs about the importance of halal certification and limited access to the necessary resources. This study makes an important contribution in understanding the government's efforts in accelerating halal certification for MSMEs. The proposed policy implications include increasing outreach, access to training and mentoring, and strengthening cooperation between government, industry, and halal certification bodies. The results of this study are expected to serve as guidelines for other local governments in accelerating halal certification for MSMEs, along with increasing consumer demands for halal and ethical products.   **Indonesia**Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM, menggunakan kerangka teori tingkatan norma dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Islam yang Baik (Islamic Good Governance). Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait dan analisis dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan melaui Dinasnya telah melakukan upaya percepatan sertifikasi halal seperti  program pelatihan dan pendampingan, pemberian insentif, kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal, peningkatan akses informasi, advokasi dan penguatan kapasitas UMKM. Dari perspektif teori Pertingkatan Norma-Islamic Good Governance upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memadukan nilai-nilai Islam dalam akselerasi sertifikasi halal UMKM melalui keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat. Secara prinsip, Upaya-upaya tersebut mencerminkan komitmen pada Islamic Good Governance. Upaya ini memastikan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan musyawarah dalam tata kelola pemerintahan. Namun, masih terdapat kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. Implikasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan jangkauan, akses terhadap pelatihan dan pendampingan, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah lainnya dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM, seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk halal dan beretika.