Al-Muamalat: Journal of Islamic Economics Law

Islamic Financial Disputes: The Low Propensity for Litigation in Indonesia's Religious Courts

Ahmad Hujaj Nurrohim — 2025-07-09

**English**Since the birth of Law. No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts made the authority of the Religious Courts extended from merely resolving divorce and inheritance cases to the authority to resolve sharia economic cases. However, sharia economic cases that go to the Religious Courts are relatively few compared to other cases. This study aims to find out the causes of low public interest in bringing sharia economic problems to the Religious Courts. This research is a qualitative legal research, using a sociological approach. This study found that there were at least three things that caused the low public interest in bringing sharia economic issues to the Religious Courts, namely (1) the public's ignorance of the authority of the Religious Courts to resolve the sharia economy (2) the court process which takes a long time (3) the community delays the deliberation pathway

**Indonesia**Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sekedar menyelesaikan perkara perceraian dan waris menjadi kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Peradilan Agama relatif sedikit dibandingkan dengan perkara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya minat masyarakat dalam membawa permasalahan ekonomi syariah ke Peradilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menemukan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam membawa permasalahan ekonomi syariah ke Peradilan Agama, yaitu (1) ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah (2) proses peradilan yang memakan waktu lama (3) masyarakat menunda-nunda jalur musyawarah.

Implementation of the Musyarakah Mutanaqisah Agreement (MMQ) in Productive Financing (Study at Bank Syariah Indonesia (BSI) Madiun Branch Office)

Hendri Setiyo Wibowo — 2025-06-30

**English**The MMQ financing scheme is generally used for consumer financing such as mortgages and vehicles, but in the BSI bank the subsidiary branch of Madiun MMQ contract is used for productive financing. This form of productive financing is for working capital. This study aims to determine the implementation, concepts, illustration of funding and the suitability of Islamic law in MMQ on produktive financing. This research is included (field research) with a qualitative approach. This research method uses observation, interviews, and documentation to obtain data related to MMQ on productive financing at the BSI Syariah branch of Madiun's subsidiary. The results of the research analysis can be concluded that the implementation of the Mutanaqisah Musyarakah contract (MMQ) on working capital at Bank Syariah Indonesia (BSI) Madiun branch is a collaboration agreement between the two parties between Bank Syariah Indonesia (BSI) Madiun branch and the customer. As for in it there are two contracts, namely the syirkah contract and the ijarah contract from the rental value of laboratory objects for the addition of assets. The profit sharing payment will change according to the ownership portion of the MMQ object. Provisions regarding the scheduling of a purchase or transfer of a portion are calculated and agreed upon between the two parties. **Indonesia**Skema pembiayaan MMQ pada umumnya digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti KPR dan kendaraan bermotor, namun pada bank BSI cabang pembantu Madiun akad MMQ digunakan untuk pembiayaan produktif. Bentuk pembiayaan produktif ini untuk modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, konsep, gambaran pembiayaan dan kesesuaian hukum Islam dalam MMQ pada pembiayaan produktif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data terkait MMQ pada pembiayaan produktif pada BSI Syariah cabang anak perusahaan Madiun. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan akad Mutanaqisah Musyarakah (MMQ) pada modal kerja pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Madiun merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak antara Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Madiun dengan nasabah. Adapun di dalamnya terdapat dua akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah dari nilai sewa objek laboratorium untuk penambahan aset. Pembayaran bagi hasil akan berubah-ubah sesuai dengan porsi kepemilikan objek MMQ. Ketentuan mengenai penjadwalan pembelian atau pengalihan sebagian dihitung dan disepakati kedua belah pihak.

Legal and Shariah Review of The Implementation of The Wakalah Model-Waqf in The Takaful Industry Indonesia: A Normative Study of Field Regulations And Practices

Muhammad Agus Setiawan — 2025-06-30

**English**This study examines the implementation of the Wakalah-Waqf model in the Takaful industry in Indonesia from a legal and sharia perspective. Takaful as a sharia-based insurance requires compliance with Islamic economic principles, but the implementation of the Wakalah-Waqf model still faces various regulatory and field practice challenges. Through a normative legal approach, this study analyzes the suitability of the regulation and implementation of the Wakalah-Waqf model with sharia principles and identifies obstacles in its implementation in Indonesia. The results of the study indicate that the existing regulatory framework does not fully accommodated the unique characteristics of the Wakalah-Waqf model, although in the sharia principle this model offers a comprehensive solution for the Takaful industry. This study recommends improving the Takaful regulatory framework by explicitly integrating the Wakalah-Waqf concept to strengthen the sharia insurance industry in Indonesia. **Indonesia**Penelitian ini mengkaji penerapan model Wakalah-Wakaf dalam industri Takaful di Indonesia dari perspektif hukum dan syariah. Takaful sebagai asuransi berbasis syariah menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun implementasi model Wakalah-Wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kesesuaian regulasi dan implementasi model Wakalah-Wakaf dengan prinsip-prinsip syariah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khas dari model Wakalah-Wakaf, meskipun secara prinsip syariah model ini menawarkan solusi yang komprehensif bagi industri Takaful. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan kerangka regulasi Takaful dengan mengintegrasikan konsep Wakalah-Wakaf secara eksplisit guna memperkuat industri asuransi syariah di Indonesia.

The Role of Ethics in Ensuring the Validity and Credibility of Legal Opinions in Court in the Settlement of Sharia Economic Disputes

May Shinta Retnowati — 2025-06-30

**English**Legal opinions are an important instrument in the legal decision-making process, both in court and in non-litigation dispute resolution. However, the validity and credibility of a legal opinion depend heavily on the application of ethics in its preparation. This study aims to analyze the role of ethics in ensuring the validity and reliability of legal opinions used as legal considerations in court. The research method used is a normative approach by analyzing laws and regulations, the advocate code of ethics, and related case studies. The results show that the application of the principles of honesty, objectivity, and professionalism by legal opinion compilers can increase judges' trust in the content and arguments presented. Furthermore, ethical violations in the preparation of legal opinions, such as plagiarism, manipulation of facts, or deviations from professional standards, can harm clients and hinder the achievement of justice. Thus, the application of ethics is not only a moral and professional obligation but also serves as a primary foundation in ensuring the quality and integrity of legal opinions in the eyes of the law. This study recommends strengthening oversight of professional ethics to support the credibility of advocates and a fair trial process. **Indonesia**Legal opinion merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan hukum, baik di pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Namun, validitas dan kredibilitas sebuah legal opinion sangat bergantung pada penerapan etika dalam penyusunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dalam memastikan keabsahan dan keandalan legal opinion yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme oleh penyusun legal opinion mampu meningkatkan kepercayaan hakim terhadap isi dan argumen yang disampaikan. Selain itu, pelanggaran etika dalam penyusunan legal opinion, seperti plagiarisme, manipulasi fakta, atau penyimpangan dari standar profesi, dapat merugikan klien dan menghambat tercapainya keadilan. Dengan demikian, penerapan etika tidak hanya menjadi kewajiban moral dan profesional, tetapi juga berfungsi sebagai landasan utama dalam menjamin kualitas dan integritas legal opinion di mata hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan etika profesi untuk mendukung kredibilitas advokat dan proses paravian yang berkeadilan.

Ibn Khaldun's Theory of Supply and Demand and Its Relevance to Pricing Policy in Indonesia

Annas Syams Rizal Fahmi — 2025-06-30

**English**In the modern era, most people are able to meet their basic needs adequately. However, there are still segments of society that struggle to fulfill their essential needs due to economic limitations. This disparity is often closely related to the fluctuation of prices of basic goods in the market. Ibn Khaldun, a classical Islamic economic thinker, stated that market prices may vary depending on societal conditions, resulting in uneven access to essential goods. His theory of supply and demand explains that when demand for a product increase while supply is limited, prices tend to rise; conversely, when supply exceeds demand, prices tend to fall. This study aims to analyze the theory of supply and demand according to Ibn Khaldun and assess its relevance to current price-setting policies in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach. The findings indicate that Ibn Khaldun’s economic thought remains highly relevant in the context of Indonesia’s price regulation policies. The principle of balancing supply and demand, as described by Ibn Khaldun, can serve as a reference for formulating fair and sustainable pricing strategies. The government may intervene in the market wisely to protect consumers without disrupting the natural price mechanism. **Indonesia**Pada zaman modern saat ini, sebagian besar masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Ketimpangan ini sering kali berkaitan erat dengan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di pasar. Ibnu Khaldun, seorang pemikir ekonomi Islam klasik, menyatakan bahwa harga dalam pemasaran dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, yang mengakibatkan kebutuhan belum tentu dapat tercukupi secara merata. Teori permintaan dan penawaran yang dikemukakannya menyatakan bahwa ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat sedangkan penawaran terbatas, harga akan cenderung naik; sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga akan turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori supply dan demand menurut Ibnu Khaldun serta mengevaluasi relevansinya dengan kebijakan penentuan harga di Indonesia saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat relevan dalam konteks kebijakan penetapan harga di Indonesia. Prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menerapkan intervensi pasar secara bijak untuk melindungi konsumen tanpa mengganggu mekanisme alami pasar.