Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

ANALISIS HUKUM TERKAIT DAMPAK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP LINGKUNGAN

Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.

DIALEKTIKA HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IKN DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

sri anggraini wibowo sri, Mutiara Fahmi, Yenny Sri Wahyuni — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang timbul pada sudut pandang para pakar hukum mengenai isi dari UUPA dan UU IKN yang dianggap bertentangan. Dimana jangka waktu Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam UU IKN berbeda dengan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pertentangan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengkaji beberapa metode yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan ini. Pada kajian ini, penulis mengkaji dari sudut pandang asas lex specialis derogat legi generalis dan siyasah idariyah. Metode kajian ini ialah penelitian hukum normatif dengan objek kajian berupa norma hukum. Pendekatan yang dimanfaatkan pada kajian ini ialah pendekatan UU dengan menelaah semua regulasi yang berhubungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jika dibuat perbandingan antara metode nasakh dan asas lex specialis derogat legi generalis, keduanya punya konteks yang berbeda. menurut metode nasakh, UU IKN dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UU IKN yang datang kemudian setelah UUPA. Sedangkan dari perspektif asas lex specialis derogat legi generalis, UU IKN juga dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UUPA bersifat lebih umum dibanding UU IKN. Sesuai dengan prinsip Asas tersebut yakni hukum yang berperan khusus mengabaikan hukum yang bersifat umum.

EFEKTIVITAS REGULASI NASIONAL DALAM MENDUKUNG TARGET NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDCS) INDONESIA SESUAI PERJANJIAN PARIS

Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia sesuai Perjanjian Paris.. Data statistik emisi GRK sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan dianalisis untuk menilai efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pasar karbon berhasil mendorong investasi proyek rendah karbon, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan, seperti kompleksitas pendaftaran dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FoLU) serta pengelolaan limbah, dampak positif terlihat dalam penurunan emisi, namun mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan peraturan pemerintah yang lebih rinci, pembentukan Badan Otoritas Pasar Karbon independen, serta integrasi kebijakan nilai ekonomi karbon dalam RPJMN dan RKP untuk memastikan keberlanjutan kebijakan.

KAJIAN NORMATIF TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Fri, 04 Apr 2025 00:00:00 +0700

Pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Bahkan perusahaan atau badan hukum juga wajib untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip yang terdapat didalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artikel ini mengkaji terkait dengan konseptual tanggungjawab perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti prinsip kehati-hatian, partisipatif dan pencemar membayar berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif normatif, dimana didalam penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dirancang sebagai alat dalam pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Di dalam kajian ini menghasilkan hipotesis bahwa perusahaan yang melakukan atau memenuhi pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip, akan memiliki kegiatan usaha yang relatif aman dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Berdasarkan data perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Tangerang selama periode tiga tahun terakhir, sebanyak 70% kasus putusnya rumah tangga terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan (syiqaq). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terkait efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam upaya penyelesaian perkara syiqaq. Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini mengadopsi rancangan kualitatif-deskriptif yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal utama: Pertama, pemicu utama kasus perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang bersumber dari egoisme, intoleransi serta ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Kedua, rangkaian mediasi dalam penyelesaian perkara syiqaq berlangsung tidak terbatas pada ruang pengadilan saja, namun turut mengikutsertakan hakam yang berasal dari lingkup keluarga maupun kerabat pihak yang mengalami perselisihan. Tingkat kesuksesan program mediasi tercatat sangat minim dan menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan data perceraian yang terdaftar, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan sejumlah besar pasangan dalam mengikuti proses mediasi yang diwajibkan, mengakibatkan penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

IMPLIKASI HUKUM DAN DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP KEHIDUPAN BERKELUARGA

Syawaludin syawal — Fri, 04 Apr 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah terbentuknya undang-undang tersebut, dasar hukum yang mendasari kewajiban mematuhinya, serta implikasi hukum ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dalam praktik pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki akar sejarah dari penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sejak abad ke-13, aturan perkawinan pada masa kolonial Belanda, hingga proses kodifikasi hukum nasional setelah kemerdekaan. Dasar hukum kewajiban mematuhi undang-undang ini berlandaskan pada jaminan konstitusional dalam Pasal 2 UUD 1945 serta prinsip ketaatan kepada pemimpin (uli al-amr) dalam hukum Islam. Implikasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang ini meliputi keabsahan pernikahan, penentuan hak asuh anak, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pengenaan sanksi pidana. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendukung terbentuknya keluarga yang legal, sejahtera, dan harmonis.

ANALISIS PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Advokat pada penyelesaian waris di lingkungan Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian hukum ini terfokus pada peraturan yang tertulis (law in book). Dalam hal penyelesaian sengketa waris, advokat juga berperan penting dalam memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Agama, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama dan Bagaimana peran advokat dalam mengintegrasi hukum nasional dengan hukum islam pada sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan Agama memiliki peranan yang penting dalam hal memastikan perkara klien tidak hanya sesuai hukum Islam tetapi juga sesuai dengan peraturan Nasional.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TIMUR

Theresia Widharka, Yana Indawati — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Situasi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus ini terjadi dikarenakan stigma negatif pada penyandang disabilitas dan ketimpangan kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kekurangan yang dimiliki korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur di UPT PPA Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui mekanisme perlindungan dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa UPT PPA terdapat faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan ialah variabel yang bisa mendorong kejadian kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan UPT PPA Jatim menggunakan perlindungan represif yaitu dengan memberikan layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA TAHUN 2023

Octavia Yuli Pramudita, Levina Yustitianingtyas — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Konflik antara Israel dan Palestina kian memanas. Banyak yang berangapan bahwa Israel telah melakukan genosida. Genosida telah dinilai menjadi kejahatan internasional yang serius. Berbagai pelanggaran akibat konflik bersenjata tersebut yaitu salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan penduduk sipil Palestina akibat konflik bersenjata tersebut. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan penduduk Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini juga berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan konflik bersenjata terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan perlindungan penduduk sipil Palestina akibat konflik bersenjata tersebut sangat dibutuhkan. Sanksi Israel harus terus ditegakkan dengan memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk menghormati tanpa melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA

Dwi Meilady Kurniawan, Novea Elysa Wardhani, Mulida Hayati — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapan asas keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan pendekatan hukum normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study approach). Sumber data yang digunakan terdiri dari regulasi terkait pertanahan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum mengenai keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan, kompleksitas birokrasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam penerapan asas keadilan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, digitalisasi administrasi pertanahan, serta penguatan penyelesaian sengketa non-litigasi guna memastikan sistem hukum pertanahan yang lebih adil dan efisien.

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Meta Septari, Sukmareni Sukmareni — Fri, 04 Apr 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, seperti halnya sanksi yang ringan, proses perizinan yang rumit, minimnya kewajiban pasca reklmasi dan pasca tambang dan dampak lingkungan yang sangat negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bentuk pengaturan tindak pidana pertambang di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, bentuk selanjutnya mengenai bentuk sanksi tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki perbandingan karena dilakukan perubahan yaitu pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 terdapat 10 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dengan denda 100 juta (Rp. 100.000.000) hingga 10 miliar (Rp. 100.000.000.000). Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020, terdapat perubahan dengan penambahan 12 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 15 tahun serta denda 1 miliar (Rp. 1.000.000.000) hingga 100 miliar (Rp. 100.000.000.000). Selain itu terdapat pula penambahan sanksi dalam penyitaan dan penahanan mengenai alat angkut dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR

Mirza Elmy Safira — Fri, 04 Apr 2025 00:00:00 +0700

Perkembangan tentang fenomena childfree cukup melebar luas diseluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang minoritas. Tidak menutup kemungkinan childfree telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan-kalangan tertentu. Timbulnya tren childfree ini ditimbulkan karna nilai sosial kebudayaan tentang pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadirannya menjadi suatu yang sangat membanggakan dan dianugerahi akan tetapi sekarang menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dan studi kepustakaan menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan malakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Hasil penelitian ini Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Childfree tanpa alasan syar’i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Keputusan childfree harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Key Words: Kerapatan Adat Nagari, Proses Penyelesaian, Tindak Pidana Penghinaan,

القواعد الفقهية الخمسة الكبرى في باب الصوم من كتاب بشرى الكريم لشيخ سعيد بن محمد باعشن

Hantrini Rolistiani, Md. Zahidul Islam — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

يحاول هذا البحث استخراج المسائل الفقهية المندرجة تحت القواعد الفقهية الخمسة الكبرى من كتاب بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم لشيخ سعيد محمد باعشن وهو أحد الشروح لمتن المقدمة الحضرمية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي المتوفى سنة 918 ه. والبحث هنا محصورا في باب الصوم فقط. ويعد كتاب المقدمة الحضرمية من الكتب المهمة في الفقه الشافعي وأصبح مقررا في كثير من المعاهد الدينية في اليمن وإندونيسيا. والمقدمة الحضرمية قد سميت أيضا بـ"المختصر الكبير" لكونها مختصرا من كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للإمام النووي المتوفى سنة 676 ه، فالمسائل الواردة فيه كاملة بل قد توجد فيها المسائل الغير الواردة في المنهاج. وتوصلت الباحثة إلى أن كتاب بشرى الكريم قد وردت فيه المسائل الفقهية المندرجة تحت القواعد الفقهية الخمسة الكبرى ولو كان عدد المسائل في قاعدة "الضرر يزال" و"العادة محكمة" ليست كثيرة كما وردت في القواعد الثلاث الأخرى.

BOYCOTTING ISRAELI-AFFILIATED PRODUCTS: A SADDU DZARI’AH REVIEW

Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

The purpose of this research is to explain the practice of boycotting products affiliated with Israel and to explain the legality of the boycott movement from the perspective of the Saddu Dzari’ah. This research is a qualitative study with a juridical-normative typology. The data collection method in this research is documentary study. Primary data were obtained from the documentation of several news portals discussing the boycott movement of products affiliated with Israel, as well as Turath books discussing the principle of Saddu Dzari'ah. As for the secondary data, it was obtained from journals and previous research that discuss the principle of Saddu Dzari’ah.

REGULASI KARYA TULIS MAHASISWA PRODI PERBANDINGAN MAZHAB: UPAYA QUALITY IMPROVEMENT

Wawan Gunawan, Mu'tashim Billah — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Karya tulis ilmiah yang dihasilkan mahasiswa dalam masa studinya di perguruan tinggi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas sebuah program studi di perguruan tinggi. Jika kualitas karya ilmiah yang dihasilkan bagus, maka dapat dinilai bahwa semua unsur program studi memiliki kualitas yang bagus, pun begitu sebaliknya. Artikel ini ingin mengungkap regulasi dan strategi apa yang digunakan program studi perbandingan mazhab di beberapa kampus Indonesia untuk menungjang peningkatan kualitas karya tulis ilmiah mahasiswa. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di empat program studi perbandingan mazhab di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menyajian data bersifat deskriptif-komparatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik in-depth interview dan focus group discussion kepada narasumber yang merupakan pejabat di masing-masing program studi. Artikel ini menemukan bahwa prodi perbandingan mazhab di beberapa kampus menggunakan regulasi yang berbeda dalam rangka meningkatkan karya tulis mahasiswa. Kesimpulan dari artikel ini adalah, ada 4 strategi yang digunakan program studi perbandingan mazhab dalam peningkatan karya tulis mahasiswa, yaitu: penerapan kurikulum yang meningkatkan kualitas penulisan karya tulis mahasiswa, upaya konversi skripsi menjadi jurnal, mengadakan pelatihan yang dapat menunjang kemampuan menulis mahasiswa, dan menyediakan sarana dan prasarana jurnal berbasis OJS sebagai wadah yang menampung dan mempublikasikan artikel hasil konversi skripsi.

STANDARISASI KOMPETENSI NADZIR WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Asma Nadia, Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, Saipul Nasution — Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktek pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen, dan (2) menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait tentang standarisasi kompetensi nadzir pada nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen mencakup kategori wakaf produktif dan program berbasis aset wakaf, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, nadzir belum sepenuhnya memenuhi standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya terkait pendaftaran resmi, pelaksanaan tugas administratif, pengelolaan, dan pelaporan aset wakaf. Hak-hak nadzir juga belum terpenuhi sesuai dengan peraturan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah nadzir yang kompeten, penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk nadzir, serta penguatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi wakaf. Upaya ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan aset wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen.layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.