Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

ANALISIS PENGGUNAAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN

Muhammad Fadhil — 2024-06-29

Penggunaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a oleh Aparat Penegak Hukum dalam menuntut penyalahguna kasus narkotika dinilai tidak tepat, karena pasal a quo merupakan multitafsit/karet dan menimbulkan ketidakadilan kepada penyalahguna narkotika, salah satunya pada kasus 128/PID.SUS/2023/PN KLN, hakim menjatuhkan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika kepada kedua terdakwa dengan penjara selama 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun 1 bulan. maka demikian, untuk melihat penggunaan pasal a quo dalam kasus 128/PID.SUS/2023/PN KLN sudah tepat penulis menggunakan teori keadilan dan teori rehabilitasi sebagai dasar untuk mengkaji penggunaan pasal tersebut. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) dinilai tidak adil dan tidak memberikan hak-hak bagi penyalahuguna yaitu salah satunya adalah hak rehabilitasi yang terdapat pada pasal 127 ayat (1) huruf a. Maka sudah seharusnya penyalaguna narkotika dijatuhi pasal 127 ayat (1) huruf a. karena pemidaan penjara tidak efektif dan menimbulkan overcapacity lapas serta rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalaguna agar tidak kembali bergantung pada narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Keadilan, Rehabilitasi

FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LEMBATA

Rabil Subhan — 2024-06-29

This research examines the factors that cause criminal acts of violence against children in Lembata Regency. Data from the Lembata District Court shows a drastic increase in cases of child violence, from 8 cases in 2019 to 24 cases in 2023. The method used is empirical legal research with sociological and legal anthropology approaches, including observation, interviews with perpetrators, and study of court documents. The research results revealed that the internal factor that causes violence is the psychological condition of the perpetrator. Meanwhile, external factors include economic difficulties, low levels of education, and the social environment. The form of violence that often occurs is sexual violence such as child molestation. These findings show the importance of stricter law enforcement with appropriate punishment for perpetrators in accordance with applicable regulations to provide a deterrent effect. Public education about child protection, as well as aiding services for victims are also needed to overcome the problem of violence against children. This research concludes that efforts from various parties are needed to prevent and handle cases of child violence in Lembata Regency.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP ONLINE

Dhaifina Zayyan — 2024-06-29

Dengan adanya perkembangan teknologi memberi kemudahan manusia untuk mencukupi kebutuhan dengan sistem jasa titip beli secara online. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak berjalan mulus sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konsepsi, Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, Pengumpulan data diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) keabsahan perjanjian jual beli online antara pembeli dengan pihak jasa titip online dengan Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut sah. Namun, sepanjang Merujuk Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata maka perjanjian tersebut sah mengikat para pihak yang membuatnya. (2) Perlindungan secara preventif atas transaksi antara pihak jasa titip online dengan pembeli maka telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Sedangkan secara represif, maka dapat mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, sampai saat ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pelaksananya belum mengatur mengenai sanksi apabila pihak jasa titip online melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Jasa Titip Online, Perjanjian, Wanprestasi

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Semarang

Fadilla Elza Aida Putri Putri — 2024-06-29

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai dispensasi nikah. Menurut data bidang P3A Kota Semarang tercatat 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama 2023. Kasus pernikahan dini di Negara Indonesia harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan dini dan efektivitas pelaksanaan dispensasi nikah di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menyumbang tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang adalah hamil duluan sebelum menikah. Akses permohonan dispensasi nikah yang tergolong mudah memicu pula pada tingginya pernikahan dini yang kemudian berujung pada perceraian.

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO JAWA TIMUR

Ach. Khiarul Waro Wardani wardani — 2024-06-29

Abstrak

Dispensasi dalam pernikahan merupakan usaha bagi seseorang yang menginginkan nikah tapi belum mencukupi syarat batas usia untuk menikah sebagaimana ketetapan undang-undang. Banyak potensi negatif dari pernikahan dini, seperti kasus stunting, KDRT, dan juga kemiskinan dalam perekonomian. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah di Indonesia adalah minimal usia 19 tahun. Dalam pendekatan fiqh, dispensasi pernikahan menurut ulama' akan diberikan jika adanya kehamilan di luar nikah. Secara spesifik hukum Islam tidaklah melarang jika seseorang akan melangsungkan pernikahan karena memiliki hubungan di luar nikah, selama tidak mahromnya dan berkemampuan dalam tanggung jawab (dzohir dan batin). Dalam catatan kasus, ada 176 orang katagori bawah usia nikah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ponorogo. Paparan data yang diberikan PA Ponorogo, banyaknya faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan dispensasi nikah, seperti hamil di luar nikah. Dan adapun pertimbangan hakim dari meningkatnya pengajuan dispensasi nikah ada 3 yaitu: mepertimbangkan hukum, mempertimbangkan agama dan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan juga menganalisa bagaimana Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dispensasi Nikah Di Ponorogo.

Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, Hukum

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT

Farida Hesti Pratiwi — 2024-06-29

Abstrak

Permasalahan perpeloncoan dalam bentuk bullying dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan fenomena yang serius dan membutuhkan penanganan yang tegas. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut, memahami penegakan hukum terhadap kasus perpeloncoan, dan menganalisis perspektif hukum dan masyarakat terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku bullying. Berdasarkan pembahasan, ditemukan bahwa perpeloncoan dalam PKKMB sering kali melibatkan tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, dan bahkan membahayakan mahasiswa baru. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perpeloncoan harus dilakukan secara adil dan tegas. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, peraturan dan kebijakan yang ada harus dipastikan relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Kata kunci: Perpeloncoan, Bullying, Hukum dan Masyarakat

KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH YANG DIAJUKAN OLEH CALON PEMBELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

syuryani syuryani — 2024-06-29

This article explains the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office which discusses the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office as well as the obstacles to land registration and their solutions. Land registration is submitted by prospective buyers of land that has not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office. To discuss this problem, the author conducted sociological juridical research methods. The results of the research are that there are prospective buyers who submit applications for land registration at the ATR/BPN office of Padang Pariaman district in accordance with the provisions of the UUPA and Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 18 of 2021. Obstacles that occur in the land registration process of prospective buyers or applicants If the file is found to be incomplete, it must be completed again to obtain validity. In this writing, it is concluded that on average there are land registration applications submitted by prospective buyers every year, as long as all the requirements are in accordance with the provisions of the law and Circular Letter Number: 500/88/BPN-2007 dated 8 February 2007 concerning Alas Rights: For the purposes of determining rights and land registration in West Sumatra to be fulfilled, the Padang Pariaman Land Office serves for processing. If problems are found, the solution is for prospective land buyers who have not yet been certified to buy land from those who really have the right to avoid land mafia incidents.

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Vasco Javarison Zacharias — 2024-06-30

Penyelesaian sengketa tentang pertanahan adalah suatu upaya menyelesaiakan perselisih antar dua orang atau libih yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Segala sesuatu yang mengatur hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pertanian dikenal dengan “hukum agraria”. Hal ini mencakup peraturan hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Karena ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara tanah dan manusia. Karena tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi ketika penegakan hukum lemah, sehingga menyebabkan meningkatnya konflik pertanahan. Terdapat metode penyelesaian konflik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tahapan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan antar masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi, arbitrase dan negosiasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN DI KABUPATEN JOMBANG

Feri Abdalloh — 2024-06-30

Ada banyak panti asuhan di Kabupaten Jombang yang mengurusi anak yang kurang beruntung tidak memiliki orang tua. Muncul keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana Panti Asuhan di Kabupaten Jombang memenuhi hak-hak anak asuh, apa hambatan dan solusi pemenuhan hak anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang lalu dianalisis dengan kacamata maqashid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa panti asuhan di Kabupaten Jombang menerapkan strategi pemenuhan hak anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan. Kendala yang dihadapi melibatkan konflik antar anak, kekurangan tenaga pengasuh, latar belakang yang beragam, dan keterbatasan finansial. Upaya penanganan mencakup mediasi, pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi sejenis. Strategi pemenuhan hak anak di panti asuhan Kabupaten Jombang, perspektif Maqasid Syariah, bertujuan memperkuat tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan holistik diterapkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak di panti asuhan.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN

Ratma - Wati — 2024-06-30

Pernikahan beda agama menjadi permasalahan yang cukup serius di negara Islam. Dikarenakan adanya penyimpangan terhadap syariat yang telah diturunkan oleh agama, akan tetapi di beberapa negara pernikahan beda agama seakan menjadi hal yang biasa dan bahkan pelaksanaannya didukung dengan peraturan. penelitian ini merupakan penelitian normative, deskriptif evaluative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan, konseptual dan perbandingan pernikahan beda agama di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pernikahan beda agama di Indonesia, Malaysia dan Brunei diatur di dalam undang-undang setiap negara dengan menyesuaikan kecenderungan yang terdapat di setiap negara, walaupun demikian praktek-praktek pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan dalam preservation of din perspective, karena pernikahan merupakan perintah agama yang ditujukan untuk menjaga agama itu sendiri, sehingga Ketika pernikahan beda agama dilakukan maka akan menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam agama, dan apabila unsur-unsur tersebut telah hilang maka hilanglah penjagaan terhadap agama