Ijtihad

The Method of Determining Maqoshid al-Syariah According to al-Imam al-Shatibi and al-Imam al-Thahir Ibn Ashur : A Comparative Study

Zaid Al Amin — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Purpose â€“ This study aims to conduct a comparative analysis of the concept of MaqÄá¹£id al-SharÄ«Ê¿ah as formulated by two prominent Islamic legal theorists: ImÄm al-ShÄá¹ibÄ« and ImÄm á¹¬Ähir Ibn Ê¿Ä€shÅ«r. It explores their classifications, methodologies, and underlying philosophical orientations to better understand how their perspectives contribute to the development of contemporary Islamic legal thought.

Design/method/approach â€“ This study employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from both primary and secondary sources, including the written works of ImÄm al-ShÄá¹ibÄ« and ImÄm á¹¬Ähir Ibn Ê¿Ä€shÅ«r, as well as relevant academic studies. The approach adopted is comparative in nature, aiming to identify the similarities and differences in the formulation of maqÄá¹£id al-sharÄ«Ê¿ah according to both scholars. The data are analyzed through a descriptive-analytical method, focusing on the content of each scholar's thought and the methodological logic they employ in understanding maqÄá¹£id al-sharÄ«Ê¿ah.

Findings â€“ Both scholars agree that the primary objective of the SharÄ«Ê¿ah is the realization of maá¹£laá¸¥ah and the prevention of mafsadah. They share a common tripartite classification of maqÄá¹£id into á¸arÅ«riyyah, á¸¥Äjiyyah, and taá¸¥sÄ«niyyah. However, key differences emerge in their methodologies and hermeneutical approaches: al-ShÄá¹ibÄ« emphasizes linguistic analysis and strict textual interpretation, while Ibn Ê¿Ä€shÅ«r integrates sociological reasoning and customary practices (Ê¿urf) to adapt maqÄá¹£id to modern realities. Ibn Ê¿Ä€shÅ«r also offers a more expansive view of secondary maqÄá¹£id and advocates for legal flexibility in line with evolving human needs.

Research implications â€“ This comparative framework enriches the discourse on Islamic legal reform by highlighting methodological diversity in deriving legal objectives. The insights from both scholars offer constructive pathways for contextualizing Islamic law in contemporary settings while safeguarding its foundational purposes.

Originality/value â€“ This study offers a balanced and detailed comparative analysis that deepens the understanding of classical and modern articulations of maqÄá¹£id al-sharÄ«Ê¿ah. Its originality lies in juxtaposing two pivotal yet distinct maqÄá¹£id frameworks, thereby providing a nuanced platform for further inquiry into adaptive legal reasoning within the SharÄ«Ê¿ah. Future research could explore how these conceptual differences inform current fatwÄ issuance, Islamic legal codification, and the integration of maqÄá¹£id in public policy formulation across the Muslim world.

PERBANDINGAN KEWENANGAN NOTARIS SERTA PPAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT TRANSAKSI PROPERTI

Fajar Agustan — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini menyajikan perbandingan kewenangan notaris dalam transaksi properti antara Indonesia dan Malaysia. Studi ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum kenotariatan kedua negara dan mengidentifikasi perbedaan dalam tugas dan kewenangan notaris terkait transaksi properti, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perbandingan hukum dengan mengumpulkan data dari literatur hukum dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan Indonesia berbasis pada civil law, sementara Malaysia mengikuti hukum common law dengan pengaruh hukum Islam. Perbedaan ini mempengaruhi peran notaris dalam transaksi properti. Perbandingan tugas dan kewenangan Notaris/PPAT mengungkap perbedaan dalam proses transaksi properti antara kedua negara, seperti dalam pembuatan dan legalisasi dokumen properti. Faktor-faktor seperti regulasi hukum, budaya, dan kebiasaan praktik juga memiliki dampak signifikan terhadap peran notaris dalam transaksi properti di kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan sistem hukum kenotariatan Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap transaksi properti. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan hukum dan praktik notaris dalam transaksi properti di kedua negara tersebut. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan sistem hukum kenotariatan dan praktek notaris antara Indonesia dan Malaysia, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi properti di kedua negara tersebut.

Analisis Analisis Ketentuan Hukum Zina Dalam Memberikan Efek Jera Perspektif Kuhp & Fikih Jinayah

Fazari Zul Hasmi Kanggas, Febrian Arif Wicaksana, Rosyid, Haerul Akmal — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Undang-undang perzinahan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih menyisakan polemik dalam penerapannya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana zina diatur sebagai delik aduan dengan sanksi pidana yang relatif ringan. Apabila dibenturkan dengan Fikih Jinayah, didalam Fikih Jinayah mengatur hukuman yang lebih berat berdasarkan prinsip syariah, seperti rajam dan cambuk, yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, efektivitas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan unsur, dan ketentuan sanksi tindak pidana perzinahan pada KUHP dan Fikih Jinayah serta menganalisis efektifitas keduanya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan penelitian komparasi yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Fikih Jinayah terbilang cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan daripada hukum Kitab Udang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip pencegahan yang lebih kuat guna meminimalkan tindak pidana zina.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

Raji Chairana, Hasnul Arifin Melayu, Husni A. Jalil — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakterpenuhinya tujuan qanun tersebut, disebabkan oleh perbedaan persepsi masyarakat, perubahan nilai-nilai sosial, serta hambatan dari faktor internal dan eksternal pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Ramah Anak diimplementasikan; (2) Apa saja peluang dan tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak; (3) Bagaimana penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Ramah Anak di Kota Banda Aceh jika ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi qanun, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh, serta meninjau efektivitas kebijakan dari sudut pandang Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun masih terhambat oleh kurangnya komitmen pemimpin di tingkat Gampong dan respons masyarakat yang beragam. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memastikan hak anak secara menyeluruh, realisasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan komitmen dari semua pihak untuk memanfaatkan peluang yang ada demi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh.

PENGASUHAN ANAK PASCA CERAI DI 9 NEGARA MUSLIM

Nabil Palasenda, Achmad Roihan Jauhari — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktek pengasuhan anak pasca perceraian di sembilan negara Muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Tunisia, Maroko, Mesir, Yordania, Turki, dan Irak. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan hukum, norma sosial, serta pengaruh agama terhadap keputusan pengasuhan anak pasca perceraian di negara-negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menganalisis literatur, dokumen hukum, serta artikel-artikel yang membahas isu pengasuhan anak pasca cerai di masing-masing negara. Sumber-sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, undang-undang, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip mengenai kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, terdapat variasi dalam penerapan hukum pengasuhan di tiap negara. Beberapa negara lebih menekankan hak ibu dalam pengasuhan, sementara yang lain lebih mengutamakan hak ayah, tergantung pada konteks hukum dan budaya lokal. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh agama, hukum, dan norma sosial mempengaruhi keputusan pengasuhan anak pasca perceraian di negara-negara Muslim.

Lex Silent in Lido: Tinjauan Yuridis atas Respons Hukum dalam Proyek Donald Trump di Jawa Barat

Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy, Rifa Hafizha Wagiar, Rio Nugraha — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang melibatkan Donald Trump di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari dokumen hukum, laporan AMDAL, dan sumber-sumber terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa respons hukum yang ada sangat lemah, dengan tindakan administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak diikuti oleh penegakan hukum yang tegas, menciptakan fenomena "lex silent" di mana hukum tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, analisis mengidentifikasi celah dalam penegakan hukum, termasuk lemahnya sanksi dan minimnya pengawasan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, termasuk memperkuat kontrol publik, menerapkan sanksi pidana bagi pelanggaran serius, serta memperketat regulasi AMDAL dan pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap lingkungan dapat ditingkatkan dan keberlanjutan ekosistem terjaga.

ANALISIS PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH MENURUT PANDANGAN â€˜URF (STUDI KASUS DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH)

Saipul Nasution, Ayun Qurroti, Imam Kamaluddin, M. Akhlis Azamuddin Tifani — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Pernikahan di hadapan jenazah merupakan adat yang dilakukan saat kerabat mempelai meninggal menjelang hari pernikahan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir serta diyakini membawa keberkahan bagi pasangan. Masyarakat percaya bahwa jika pernikahan tidak segera dilangsungkan sebelum pemakaman, keluarga akan tertimpa kesialan. Penelitian ini menganalisis praktik tersebut di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, berdasarkan kaidah 'Urf dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat dan studi pustaka. Ditemukan bahwa tekanan sosial dan kepercayaan turun-temurun menjadi faktor pendorong utama. Hasil penelitian menunjukkan praktik ini terbagi menjadi dua kategori: 'Urf Shohih dan 'Urf Fasid. Jika dilakukan sebelum pemakaman dan sesuai rukun nikah tanpa tujuan yang melanggar syariâ€™at, maka termasuk 'Urf Shohih. Namun jika dilakukan di atas kuburan dengan niat mencari berkah, maka termasuk 'Urf Fasid.

Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Nazira Kayla Maharani, Hasanuddin Yusuf Adan, T. Surya Reza — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Sistem perparkiran yang tertib merupakan aspek penting dalam transportasi perkotaan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi sistem perparkiran sesuai dengan Perwal Nomor 22 Tahun 2024 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta upaya Dinas Perhubungan dalam monitoring dan evaluasi perparkiran, serta menganalisis perspektif siyasah idariyah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan penelitian Kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perparkiran menghadapi berbagai kendala, seperti maraknya parkir liar, pungutan liar dengan tarif yang melebihi ketentuan, serta minimnya upaya perbaikan dari Dinas Perhubungan dalam menangani masalah tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip siyasah idariyah belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan perparkiran. Diperlukan langkah konkret dari Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan efektivitas kebijakan agar sistem perparkiran lebih tertib dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Jual Beli Paket Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang)

Nuri Hidayatika, Nurul Fajria — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Pelaksanaan jual beli paket lebaran menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan untuk menyiapkan kebutuhan pokok saat lebaran. Salah satu masyarakat desa yang melakukan praktik jual beli paket lebaran adalah masyarakat Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjualan beli paket lebaran di Desa Karang Anyar dan bagaimana pengamatannya berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen satu dengan konsumen lainnya, dan adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang didapat

Peran Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Yang Ramah Lingkungan

Sangga Buana, Siraj Fawwaz Fikri Madani, Renaldy Sundara Salim — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas dua isu utama dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, yaitu harmonisasi antara hukum lingkungan dan hukum pertambangan, serta bentuk penegakan hukum yang diterapkan dalam tata kelola sektor tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode utama, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara norma-norma dalam hukum lingkungan dan hukum pertambangan. Persetujuan lingkungan diposisikan sebagai prasyarat utama dalam proses perolehan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang menekankan pentingnya integrasi antara dua rezim hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, penegakan hukum administratif memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Penegakan ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif, tergantung pada tingkat dan jenis pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup agar tetap seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

A Donor Organ Tubuh Pasca Kematian Perpekstif Maqosid Syariah

Iman Nur Hidayat, Zayad Abd. Rahman, Achmad Arif — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum donor organ tubuh pasca kematian dari perspektif maqosid syariah. Dalam konteks modern, transplantasi organ menjadi solusi medis penting, namun sering menimbulkan kejadian mengenai kesamaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, yang meliputi analisis teks-teks fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum donor organ tubuh pasca kematian diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya tidak dapat menimbulkan bahaya bagi pendonor atau penerima, serta harus berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar. Perspektif maqosid syariah, yang mengutamakan tujuan perlindungan jiwa (hifzun nafs), membenarkan praktik donor organ tubuh dengan syarat tidak menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan kemudharataan. Oleh karena itu, donor organ tubuh pasca kematian dapat dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan jiwa dan mengurangi penderitanya, selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kedudukan hukum donor organ tubuh dalam Islam, dengan mengedepankan maqosid syariah sebagai landasan utama.

Nilai Filosofis Zikir Nabi Yunus Dalam Surat As Shafat 144 (Tinjauan Tafsir Maqosidi)

Aynul Yaqqin, Ade Dedi Rohayana, Taufiqur Rohman — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Kecemasan merupakan masalah yang memerlukan penanganan yang tepat, dan salah satu pendekatan yang efektif adalah terapi psikoreligius, yang menggunakan praktik agama untuk membantu individu menemukan kedamaian pikiran dan kedekatan dengan Allah melalui zikir, doa, dan ibadah lainnya. Penelitian ini mengeksplorasi nilai filosofis zikir Nabi Yunus A.S. dalam Surah As-Saffat ayat 144, dengan fokus pada tinjauan tafsir maqosidi. Penelitian ini menyoroti bagaimana zikir ini, â€œLÄ ilÄha illÄ anta subá¸¥Änaka innÄ« kuntu min al-áº“ÄlimÄ«n,â€ yang berarti â€œTidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim,â€ mencerminkan pertobatan, kerendahan hati, dan penyembuhan spiritual. Penelitian ini juga membahas peran pendidikan tauhid dalam memperkuat iman dan mengatasi kecemasan. Tafsir maqosidi dari ayat 143-144 dalam Surah As-Saffat menekankan pentingnya kesabaran, tawakal, dan pertobatan yang tulus dalam menghadapi tantangan duniawi. Kesimpulannya, zikir Nabi Yunus A.S. merupakan alat yang mendalam untuk mengatasi kecemasan dan menemukan kedamaian batin.

Perbankan Syariah: Pilar Keseimbangan Ekonomi Islam

Yeni Vitrianingsih — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Artikel ini membahas peran konsep keuangan dan perbankan dalam Islam sebagai pilar keseimbangan ekonomi, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep keuangan dan perbankan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika sebagai landasan bagi lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun bank-bank syariah di Indonesia menyediakan alternatif pembiayaan bebas dari bunga (riba), tantangan literasi masyarakat masih menjadi hambatan. Artikel ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan literasi untuk mendukung adopsi keuangan syariah di masyarakat.

Tinjauan Fiqih Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat: Studi Komparatf Pendapat Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf Al-Qardhawi

Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Zakat is one of the pillars of Islam, obligated by Allah SWT upon Muslims to purify both soul and wealth. Its distribution must follow the eight categories of recipients (mustahiq) as outlined in the Qur’an. However, the challenge of ghazwul fikri has led some scholars to expand the interpretation of fii sabilillah to include educational institutions. In Indonesia, organizations like the ASFA Foundation and BMH have allocated zakat to this sector, sparking debate over its legitimacy. This study aims to analyze the fiqh perspective on educational institutions as zakat recipients based on the views of two contemporary scholars: Wahbah Az-Zuhaily and Yusuf Al-Qardhawi, who hold differing opinions. This is normative legal research using a comparative, literature-based approach. The findings show that Wahbah Az-Zuhaily rejects educational institutions as mustahiq because they do not fit the fii sabilillah category in Surah At-Tawbah and fail to meet the tamlik requirement. In contrast, Yusuf Al-Qaradawi permits it if the institution serves as a form of pure Islamic jihad aimed at upholding Allah’s religion. He also argues that tamlik is not obligatory as it can be delegated to authorized parties. The author concludes that Al-Qardhawi’s view is more relevant today, offering a balanced interpretation. The researcher hopes that this study can serve as a contribution of ideas regarding the distribution of zakat to educational institutions according to two contemporary scholars mentioned, and that it will be beneficial for zakat management organizations and the community.

PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DAN EKONOMI KREATIF DI MUSI RAWAS UTARA

Aidil Azhari Aidil — Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0800

Peranan UMKM sangat penting bagi perekonomian masyarakat local maupun secara nasional. Kemajuannya perlu adanya dukungan dari lembaga terkait seperti koperasi. Melalui metode analisis deskriptif kualitatif diharapkan mampu memperjalas peranan lembaga koperasi dalam memberdayakan dan mengatasi persoalan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran koperasi dalam UMKM. Temuan menunjukkan bahwa peran UMKM sangat penting, begitu pula lembaga yang bekerjasama. Karena keduanya saling berhubungan dan bergantung melalui program kredit mikro dan bantuan modal yang diberikan oleh lembaga-lembaga ini, mereka yang termasuk dalam kategori yang masih belum memenuhi kriteria pinjaman akan terus menerima layanan berbasis prestasi dari perusahaan-perusahaan tersebut layanan dari lembaga keuangan. Lembaga pengembangan UMKM lokal. Selain bantuan modal terdapat juga kemitraan, perluasan pembiayaan, pengembangan relasi dan pelatihan atau pendampingan mengenai kemampuan mengelola usaha. Melalui dinas koperasi para pelaku usaha mampu mendapatkan izin legalitas usahanya sehingga meningkatkan kepercayaan dan nilai tambah bagi penilik usaha.